Ukraina berencana untuk melegalkan mata uang kripto pada awal 2025, menerapkan aturan pajak standar tanpa menawarkan kelonggaran khusus. Daniil Getmantsev, kepala komite pajak Ukraina, mengkonfirmasi bahwa undang-undang tersebut sedang ditinjau dan akan diselaraskan dengan Bank Nasional Ukraina (NBU) dan Dana Moneter Internasional (IMF).
Undang-undang yang diusulkan akan mengatur aset digital sambil memastikan pengawasan pajak yang tepat. Keuntungan dari transaksi kripto akan dikenakan pajak setelah dikonversi menjadi mata uang fiat, mirip dengan bagaimana perdagangan sekuritas dikenakan pajak.
Sebuah Langkah Menuju Regulasi
Sebuah kelompok kerja sedang menyelesaikan rancangan undang-undang, yang diharapkan siap untuk ditinjau oleh parlemen pada awal 2025. Kerangka kerja ini akan berfokus pada stabilitas keuangan dan kepatuhan anti pencucian uang (AML), memastikan lingkungan yang aman bagi investor dan bisnis kripto.
Mata uang kripto telah terbukti bermanfaat di Ukraina selama perang yang sedang berlangsung, membantu memfasilitasi donasi, bantuan keuangan, dan transaksi lintas batas. Undang-undang baru ini dapat memberikan Ukraina cara yang teregulasi untuk melindungi aset mereka dan melakukan transaksi, bahkan di masa-masa yang tidak stabil.
Tidak Ada Insentif Pajak
Terlepas dari harapan industri, Ukraina tidak akan menawarkan keringanan pajak untuk kripto. Keuntungan akan dikenakan pajak capital gain setelah dikonversi ke mata uang tradisional. Getmantsev menjelaskan bahwa pendekatan yang hati-hati ini bertujuan untuk mencegah penghindaran pajak dan memastikan bahwa negara mendapatkan keuntungan dari pendapatan terkait kripto.
Tren yang Berkembang
Langkah Ukraina mencerminkan upaya global untuk mengatur aset digital. Eropa Timur telah mengalami lonjakan keuangan terdesentralisasi (DeFi), dengan lebih dari $499 miliar dalam transaksi kripto antara pertengahan 2023 dan pertengahan 2024, menurut Chainalysis.
Di tempat lain, Maroko juga sedang berupaya melegalkan kripto. Setelah melarang mata uang digital pada tahun 2017, negara ini sedang menyusun undang-undang baru untuk mengatur industri dan mengeksplorasi potensi mata uang digital bank sentral (CBDC).