Departemen Kehakiman (DOJ) secara resmi menuduh bursa mata uang kripto KuCoin, bersama dengan para pendirinya, telah melanggar peraturan anti pencucian uang. Tindakan hukum ini, yang diumumkan pada hari Selasa, menargetkan KuCoin dan para pendirinya, Chun Gan dan Ke Tang, dengan tuduhan menjalankan usaha pengiriman uang tanpa otorisasi yang diperlukan dan melanggar ketentuan Undang-Undang Kerahasiaan Bank.
Departemen mengkritik bursa ini karena tindakan anti pencucian uang yang tidak memadai, menyoroti kegagalannya dalam menerapkan prosedur yang efektif untuk memverifikasi identitas pelanggannya, serta kelalaiannya dalam melaporkan kegiatan yang mencurigakan seperti yang disyaratkan oleh hukum.
Dalam dakwaan yang terperinci, DOJ menuduh KuCoin secara sadar menghindari peraturan anti pencucian uang dan peraturan Know Your Customer yang diamanatkan di Amerika Serikat. Penghindaran ini dilaporkan dilakukan oleh KuCoin dengan salah mengartikan operasinya sebagai tidak memiliki pelanggan di Amerika Serikat, meskipun memiliki sejumlah besar pengguna dari Amerika Serikat.
Dakwaan tersebut menyoroti tuduhan pemerintah bahwa platform KuCoin memfasilitasi pencucian uang lebih dari $9 miliar, dengan mengeksploitasi basis pelanggan AS yang substansial.
Damian Williams, Jaksa AS untuk Distrik Selatan New York, berkomentar tentang masalah ini, menyatakan bahwa KuCoin memanfaatkan basis pelanggan AS yang besar untuk naik ke jajaran bursa mata uang kripto terkemuka di dunia, dengan membanggakan miliaran transaksi harian dan volume perdagangan tahunan yang mencapai triliunan dolar.
Williams menekankan bahwa meskipun KuCoin mendapatkan keuntungan dari peluang yang ada di Amerika Serikat, KuCoin diduga memilih untuk mengabaikan undang-undang AS yang dirancang untuk mengidentifikasi dan memberantas kejahatan keuangan dan korupsi. Menurutnya, entitas keuangan seperti KuCoin yang menikmati keuntungan yang ditawarkan oleh pasar AS juga berkewajiban untuk mematuhi kerangka hukumnya untuk memerangi kegiatan keuangan kriminal.
Selain itu, pada hari Selasa yang sama dengan pengumuman DOJ, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi memulai gugatan perdata terpisah terhadap KuCoin, menurut Departemen Kehakiman, yang mengindikasikan upaya terkoordinasi oleh badan-badan pengatur AS untuk mengatasi dugaan pelanggaran hukum oleh bursa mata uang kripto dan eksekutifnya.